kabarjujur.com –
KOTABARU — Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., memimpin langsung Apel Gabungan Hari Kesadaran Nasional di Halaman Kantor Bupati Kotabaru, Sebelimbingan, Rabu (21/10/2026) pagi.
Dalam amanatnya, Kepala BKN RI memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang dinilai berhasil merawat dan menjaga tata kelola kepegawaian secara akuntabel tanpa isu negatif. Ia turut mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bumi Saijaan untuk memacu produktivitas, melahirkan inovasi, dan mengoptimalkan kualitas pelayanan publik menjelang penutupan tahun anggaran 2026.
Apel gabungan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis, S.Sos., Sekretaris Daerah H. Eka Saprudin, A.P., M.AP., para asisten, staf ahli bupati, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta jajaran ASN di lingkungan Pemkab Kotabaru.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan. Teruslah bekerja keras, bekerja inovatif, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita jadikan hari ini sebagai momentum pusat dan daerah bekerja bersama demi memajukan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, dan Indonesia,” tegas Prof. Zudan.
Penyerahan Penghargaan Manajemen Talenta dan Satyalancana
Pada kesempatan sakral tersebut, BKN RI menyerahkan dua kategori penghargaan penting kepada jajaran Pemkab Kotabaru:
Apresiasi Manajemen Talenta: Diberikan kepada Pemkab Kotabaru dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Syairi Mukhlis sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan pengelolaan SDM aparatur yang berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
Satyalancana Karya Satya: Penganugerahan Tanda Kehormatan dari Presiden Republik Indonesia yang disematkan kepada 8 orang perwakilan ASN Pemkab Kotabaru atas dedikasi, kedisiplinan, dan kesetiaannya selama bertugas.
Akselerasi Anggaran dan Kejelasan Skema P3K
Usai pelaksanaan apel, Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis menyambut hangat kunjungan kerja Kepala BKN RI. Syairi menegaskan bahwa Pemkab Kotabaru saat ini berfokus pada percepatan penyerapan anggaran APBD 2026, efisiensi pembangunan fisik, dan penegakan disiplin birokrasi.
Terkait status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu, Syairi menjelaskan bahwa pemda masih terus berkoordinasi dan menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, Prof. Zudan menerangkan bahwa pemerintah pusat tengah mengkaji penguatan skema karier ASN. Peluang penyesuaian status dari P3K Paruh Waktu menjadi P3K Penuh Waktu dapat dipertimbangkan secara bertahap berbasis evaluasi kinerja, analisis kebutuhan organisasi, serta kemampuan anggaran daerah.