– Prancis dan Arab Saudi berencana mengadakan konferensi bersama di New York pada bulan Juni 2025 sebagai bagian dari upaya diplomatik untuk mendorong pengakuan resmi terhadap negara Palestina, sekaligus membuka jalan bagi normalisasi hubungan antara Palestina dan Israel.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, dalam pidatonya di hadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (29/4). Dalam pernyataannya, Barrot menegaskan bahwa Paris memandang solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan yang kredibel dan berkelanjutan untuk menyelesaikan konflik panjang antara Palestina dan Israel.
“Hanya solusi dua negara yang dapat menjamin perdamaian jangka panjang, keamanan bagi Israel, dan hak atas negara bagi rakyat Palestina,” ujar Barrot.
Barrot menekankan bahwa konferensi mendatang bertujuan untuk memperkuat dukungan internasional terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel, sejalan dengan parameter yang diakui secara internasional.
Namun demikian, ia juga mengakui bahwa prospek solusi dua negara saat ini menghadapi tantangan serius, termasuk:
- Ekspansi permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang terus meningkat;
- Tindakan kekerasan oleh pemukim ekstremis terhadap warga sipil Palestina;
- Upaya pelemahan Otoritas Palestina yang berdampak pada stabilitas internal;
- Retorika dan kebijakan aneksasi yang mengancam eksistensi masa depan negara Palestina;
- Dan kekhawatiran atas pemindahan paksa penduduk Palestina, yang bertentangan dengan hukum internasional.
Dalam konteks ini, Prancis dan Arab Saudi menyerukan tanggung jawab kolektif komunitas internasional untuk mendorong langkah-langkah nyata menuju perdamaian yang adil dan menyeluruh di kawasan Timur Tengah. Keduanya berkomitmen untuk memperkuat diplomasi multilateral, serta melibatkan aktor-aktor utama regional dan global dalam dialog terbuka yang akan digelar di New York.
Konferensi ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk menyatukan negara-negara pendukung solusi dua negara dan menekan pihak-pihak yang selama ini menghambat proses perdamaian.
