, Jakarta – Pemerintah India telah mengumumkan pemangkasan pajak penghasilan (PPh) untuk warga kelas menengah dengan tujuan mendorong permintaan domestik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini diumumkan pada Sabtu, 1 Februari 2025, oleh Perdana Menteri Narendra Modi.
Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, menjelaskan bahwa dengan mengurangi pajak untuk kelas menengah, diharapkan dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga, tabungan, dan investasi. “Dengan memberi lebih banyak uang di tangan kelas menengah, kami berharap dapat meningkatkan daya beli mereka,” ujar Sitharaman yang dikutip dari Al Jazeera.
Langkah ini diambil untuk menghadapi tantangan ekonomi India, yang sedang mengalami pelambatan pertumbuhan, kekurangan investasi swasta, dan tingginya angka inflasi pangan. Keringanan pajak juga diharapkan dapat meringankan beban biaya hidup yang semakin tinggi bagi banyak warga India.
India memiliki pendapatan per kapita sekitar 2.700 dolar AS atau Rp 43,9 juta dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 miliar. Sekitar sepertiga dari populasi India tergolong kelas menengah. Namun, negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia ini diprediksi akan mengalami pertumbuhan paling lambat dalam empat tahun terakhir pada 2026.
Penyebab utama melambatnya perekonomian India termasuk permintaan domestik yang lemah, investasi swasta yang rendah, inflasi pangan yang tinggi, dan kekurangan lapangan pekerjaan. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah India memutuskan untuk memberikan keringanan pajak kepada warga kelas menengah, serta memperkuat sektor pertanian dan manufaktur untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
Dengan kebijakan ini, warga India yang berpenghasilan hingga 1,28 juta rupee India (sekitar Rp 241 juta) per tahun tidak perlu membayar pajak. Ambang batas penghasilan kena pajak yang sebelumnya 700.000 rupee (sekitar Rp 131,6 juta) pun kini dinaikkan.
Selain itu, pemerintah juga menurunkan tarif pajak bagi mereka yang berpenghasilan lebih dari ambang batas baru. Langkah ini diperkirakan akan mengurangi pendapatan pajak sebesar 1 triliun rupee (sekitar Rp 188 triliun) per tahun, namun pemerintah telah merencanakan untuk meningkatkan belanja modal menjadi 11,21 triliun rupee (sekitar Rp 2.107 triliun) pada tahun anggaran 2025-2026 untuk menyeimbangkan pendapatan yang hilang.
Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan perekonomian, pemerintah India juga berencana untuk fokus pada sektor pertanian dan manufaktur. Pemerintah akan mendorong pertumbuhan tanaman berproduksi tinggi seperti kacang-kacangan dan kapas, serta meningkatkan batas kredit bersubsidi bagi 17 juta petani.
Selain itu, pemerintah India akan meluncurkan program untuk mendata pekerja lepas secara resmi dan mempermudah akses mereka ke layanan kesehatan. Para pekerja lepas juga akan mendapatkan kartu identitas dan akses ke berbagai inisiatif kesejahteraan.
Sitharaman juga mengumumkan adanya dana baru untuk mendukung perusahaan rintisan dan inovasi, bekerja sama dengan sektor swasta. Pemerintah India berencana untuk mengembangkan sektor energi bersih dengan fokus pada tenaga nuklir sebagai bagian dari target transisi energi pada 2047.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi domestik dan memperbaiki kondisi ekonomi di India. Dengan lebih banyak uang yang tersedia untuk dibelanjakan, keluarga kelas menengah akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Fokus pada manufaktur dan pertanian juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan efisiensi biaya, sementara penguatan sektor pedesaan diharapkan dapat meningkatkan permintaan di wilayah tersebut.
Pemerintah India berharap kebijakan ini dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang selama ini menjadi pendorong utama konsumsi domestik.
